Bimtek Perpajakan

Bimtek Bidang Perpajakan LP2I

Tentang Bimtek Perpajakan

Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LP2I) merupakan lembaga resmi yang bergerak dibidang pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, seminar/ workshop, dan konsultasi. Khususnya untuk mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme   sumber daya manusia di lingkungan Pemerintahan, BUMN, BUMD dan perusahaan lain milik Pemerintah serta Perusahaan Swasta Nasional dan  Perusahaan  Modal Asing di Indonesia.

Materi Bimtek Perpajakan

Materi Diklat/Bimtek Pajak mengenai kewajiban pajak, pengelolaan pajak, penyuluhan pajak, pendataan objek pajak, penilaian objek pajak, jurusita, pelaporan pajak serta beberapa materi lainnya yang dapat dijadikan pilihan para peserta diklat atau bimtek perpajakan, antara lain sebagai berikut :

  1. Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah
  2. Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB Berdasarkan Undang – Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) No. 28 Tahun 2009
  3. Pengelolaan Potensi Pajak & Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  4. Mekanisme Pendataan Dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB – P2)
  5. Penyuluhan Pajak Daerah
  6. Pendataan Objek dan Subjek PBB P2
  7. Penilaian Objek PBB P2
  8. Jurusita Pajak Daerah
  9. Tata Cara Pengisian Dan Pelaporan Pengisian e-SPT Bagi Instansi Pemerintah
  10. Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD
  11. Mekanisme Pemungutan Pajak bagi Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
  12. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)
  13. Pajak Penghasilan Pasal 21/26 dan Teknik Pengisian SPT Elektronik (e-STP) PPh Pasal 21/26

Fasilitas Bimtek Perpajakan

  • Materi, Modul serta Slide terbaru
  • Tas Eksklusif, Alat Tulis Kantor (ATK), Kaos LP2I
  • 2 x Coffe break, 1 x  makan siang (Peseta tanpa menginap)
  • Kamar twin share, 2 x Coffe break, 1 x  makan siang, 1 x makan malam (Peserta menginap)
  • Sertifikat dan kwitansi Workshop Nasional

Kegiatan ini didukung oleh fasilitator ahli dari Kementerian Dalam Negeri.